Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dijadwalkan mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap III untuk periode Juli hingga September 2026 pada 20 Juli 2026.
Penyaluran bansos tersebut akan menyasar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru.
Sebelum proses pencairan dimulai, Kemensos masih melakukan verifikasi, validasi, dan pembersihan data agar bantuan tepat sasaran.
PKH dan BPNT Tahap III Dijadwalkan Cair Mulai 20 Juli 2026
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penyaluran bansos PKH dan BPNT triwulan III direncanakan berlangsung mulai Senin, 20 Juli 2026.
Menurutnya, Kemensos telah menerima pembaruan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut masih dalam tahap cleansing atau penyempurnaan guna memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi terbaru.
Proses tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan melalui program PKH dan BPNT.
Besaran Bansos PKH Tahap III Juli 2026
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sepanjang 2026.
Nominal bantuan yang diterima KPM berbeda-beda sesuai kategori penerima, dengan rincian sebagai berikut:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap.
- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap.
- Siswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap.
- Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap.
- Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap.
- Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap.
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap.
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada komponen kepesertaan yang tercatat dalam Program Keluarga Harapan.
Nominal BPNT Tahap III Juli–September 2026
Selain PKH, pemerintah juga melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako pada tahap III.
Setiap KPM memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, total dana yang diterima mencapai Rp600.000.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp43,8 triliun untuk program BPNT yang ditujukan kepada sekitar 18,3 juta KPM.
Bantuan disalurkan melalui saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong maupun agen bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Cara Cek Penerima PKH dan BPNT 2026
Masyarakat dapat memastikan status sebagai penerima bansos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos.
1. Cek Lewat Aplikasi Cek Bansos
Ikuti langkah berikut:
- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos.
- Masukkan data wilayah sesuai domisili, mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.
- Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Masukkan kode verifikasi (captcha).
- Tekan tombol Cari Data.
Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi mengenai jenis bantuan yang diperoleh. Sebaliknya, jika tidak terdaftar, akan muncul pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan.
2. Cek Melalui Situs Resmi Kemensos
Selain aplikasi, pengecekan juga bisa dilakukan secara online melalui website resmi Kemensos dengan langkah berikut:
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah sesuai alamat pada KTP.
- Isi nama lengkap sesuai identitas.
- Ketik kode captcha yang tersedia.
- Klik Cari Data.
Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos beserta informasi apakah terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT.
Penutup
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap III periode Juli–September 2026 dijadwalkan dimulai pada 20 Juli 2026, setelah proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima diselesaikan oleh Kemensos.
Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan NIK KTP.
Dengan begitu, calon penerima dapat mengetahui apakah terdaftar sebagai KPM sekaligus memantau perkembangan proses pencairan bantuan sosial yang menjadi haknya.
Komentar